Melawan Hegemoni Media

Sumber : http://www.sabc.co.za/news/tag/Media

Hari ini, kita sampai di era informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi komunikasi telah melahirkan sebuah perubahan baru yang mempengaruhi sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik. Wiliam Paisley seorang pakar komunikasi menyebutkan bahwa perubahan teknologi telah menempatkan komunikasi pada lini terdepan revolusi sosial manusia.

Hal ini membuat keberadaan media massa sebagai corong komunikasi informasi masyarakat berada pada posisi yang strategis dalam mengelola opini masyarakat untuk terjadinya perubahan sosial, dan politik sebuah negera. Terutama negara-negara dengan sistem demokrasi, yang menjadikan media massa sebagai salah satu pilar penyangganya.

Dalam sistem demokrasi, selain kehadiran lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, terdapat pilar lain yang berdiri merdeka diluar sistem politik formal, yaitu media massa yang menjadi sarana strategis informasi massa, mengedukasi masyarakat dan sebagai alat kontrol sosial. Fungsi media massa ini adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, hari ini kita menyaksikan banyaknya media massa yang dalam pemberitaannya tidak berimbang dan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Sehingga membuat informasi yang diterima tidak berimbang dan bias. Hal ini sangat bertentangan dengan azas media massa yang independen.

Sistem ekonomi kapitalis telah berperan banyak dalam merubah wajah media massa di tanah air, media bukan lagi didirikan sebagai sarana penyedia informasi ,edukasi dan hiburan, tetapi telah menjadi alat komersil dan politik yang hanya mementingkan kelompok tertentu.

Pada tataran komersil, media lebih condong pada mengejar keuntungan dari pada mengedukasi masyarakat, hasilnya media lebih banyak menanyangkan hiburan-hiburan yang tidak mendidik namun laku dipasaran. Sehingga jumlah pengiklan berbondong-bondong untuk menempatkan iklannya di progam hiburan dengan rating yang paling tinggi. Sementara pada tataran politik, media juga dimiliki oleh beberapa politisi sehingga media menjadi alat politik yang efektif dalam mempengaruhi opini publik dalam menentukan sikap. Kepemilikan media oleh segelintir orang ini disebut sebagai konglomerasi media.

Kondisi ini akan berakibat pada Hiper-realitas media yang menurut Yasraf Amir Piliang telah menghadapkan masyarakat dan publik pada sebuah kondisi kesulitan, bahkan kemustahilan Interpretasi. Kondisi ini membuat masyarakat tidak bisa membedakan sebuah informasi yang sajikan media mengenai kebenaran kemajuan, keadilan, sifat demokratis, kejujuran yang boleh jadi tidak lebih dari kebenaran semu atau topeng.

Apa yang disuguhkan sebagai sebuah kejahatan boleh jadi hanya sebuah kejahtan palsu (simulakrum kejahatan). Hiper-realitas media dapat menciptakan image seorang penjahat sebagai pahlawan dan sebaliknya, image seorang pejuang menjadi seorang penjahat dan teroris.

Cara-cara dalam melakukan hiper-realitas ini dilakukan dengan beberapa hal, ada yang dinamakan sebagai agenda setting, dimana media memilih informasi yang dianggap penting untuk disajikan kepada publik, sehingga informasi tersebut dirasa menjadi penting juga oleh publik. Cara lain adalah dengan melakukan framing atau pembingkaian terhadap sebuah berita atau informasi. Mudahnya media akan memilih sudut-sudut realita dalam berita yang akan mudah ditangkap publik untuk mengubah persepsi. Semisal framing aksi ummat islam dalam menuntut penangkapan ahok, media akan melakukan framing dengan cara mengambil realitas yang mengubah persepsi orang tentang aksi tersebut seperti: sampah yang banyak, taman yang rusak dan lain sebagainya.

Istilah hegemoni media kemudian hadir sebagai cerminan penjajahan budaya kuat yang besar melawan budaya yang lebih lemah, karena kuatnya media yang telah ter-konglomerasi. Berbagai cara pun dilakukan untuk melawan hegemoni media yang demikian. Bukan hanya dari masyarakat yang resah terhadap terjadinya konglomerasi dan hiper-realitas media, namun semangat perlawanan juga sesungguhnya dilakukan oleh wartawan dalam tubuh media sendiri. Meski dengan perasaan yang dilema tetapi beberapa wartawan yang idealis sangat kontra, aksi yang mereka lakukan adalah dengan kampanye Kill Your TV, Film dan mendirikan serikat wartawan.

Sementara Yasraf Amir Piliang, memberikan tiga tahapan pencegahan hiper-realitas media ke arah yang lebih ektrim dalam bukunya Posrealitas: Realitas kebudayaan dalam era posmetafisika, antara lain: Dehiper-realitas media, Civil Education, Countermedia.

  1. Dehiper-realitas Media

yang dimaksudkan Yasraf dengan dehiper-realitas media adalah penguatan regulasi sampai ke tahap batas informasi dapat diinterpretasikan dan dicerna oleh masyarakat secara logis dan bermakna. Regulasi ini berkaitan dengan pengaturan kehidupan dan kelangsungan usaha media massa cetak dan elektronik, yang merujuk pada visi, misi, fungsi, dan eksistensi surat kabar, tabloid dan majalah serta siaran radio dan televisi. Regulasi ini telah termaktub sesungguhnya dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah diantarnya:

  1. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers
  2. Kode Etik Jurnalistik
  3. UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
  4. Civil Education

Langkah berikutnya adalah memperkuat jaringan civil education untuk menciptakan masyarakat sebagai mayoritas yang kritis, yaitu masyarakat yang memiliki daya kritis, daya tangkal, dan daya resensi terhadap informasi, bukan masyarakat yang diam. Pembentukan civil education bisa dari kegiatan pengajaran formal dan informal. Sehingga masyarkat bisa turut aktif dalam menentukan sebuah sikap dan tidak lagi terjajah opininya.

  1. Countermdia

Yang dimaksud dengan countermedia adalah media-media publik yang tumbuh, diawasi dan mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik yang beraneka ragam. Inilah yang kemudian menjadi sebuah hal urgen dalam menghadapi hegemoni media. Media publik biasa hanya terbatas pada media yang dimiliki pemerintah semisal RRI dan TVRI yang tidak bisa mandiri dan masih mengandalkan negara. Publik belum bisa memiliki media yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan publik.

Haris Sumadirja menambahkan tiga pencegahan dalam buku sosiologi komunikasi massa. Yaitu: Menciptakan Media Wacth, yaitu lembaga pengawasan media independen, oleh generasi terpelajar. Media literasi, yakni untuk menumbuhkan gerakan kesadaran kultural dan inteltual bersama mengenai pentingnya menyikapi arus informasi media agar lebih bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan dan kebudayaan. Dan komunikasi keluarga sebagai komunikasi yang intensif, cair, etis dan demokratis dalam menyeleksi dan merespon arus informasi media.

Perlawanan terhadap hegemoni media sesungguhnya perlawanan terhadap penjajahan opini masyarakat, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, membiaskan kelogisan dan penyalahgunaan hak masyarakat dalam menerima informasi secara jelas.

Oleh Wawan Maulana (Bendahara Umum KAMMI Bandung 2016-2018)

Referensi

Nugroho Agoeng, Teknologi Komunikasi, Yogyakarta, Graha Ilmu 2010

Sumadirja Haris, Sosiologi Komunikasi Massa, Bandung, Simbiosa Reka Utama, 2014

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*