FIQH POLITIK HASAN AL-BANA

Penulis : Muhith Muhammad Ishaq

Fiqh siyasah adalah pemahaman yang detail tentang urusan umat, baik internal maupun eksternal, dan mengelola urusan itu sesuai dengan petunjuk dan hukum islam. As-siyasi adalah orang yang memperhatikan urusan umat, dan menerapi lewat pikiran dan pendapatnya dengan benar. Seorang politisi islami adalah seorang muslim yang komitmen dengan islam dan mengelola urusan umat dengan sudut pandang islam dan hukum agama. Siyasah dibagi menjadi dua, pertama yaitu siyasah syar’iyah artinya membawa seluruh urusan manusia sesuai dengan pandangan syariat, dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia, kedua siyasah bukan syar’iyah adalah siyasah yang membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan buatan manusia sebagai pengganti dari ajaran islam dan berbeda dengan syariat islam.
Imam Al-Bana sedari kecil hidupnya di lingkungan ilmiah terutama ilmu fiqh. Ayahnya seorang ulama hadits yang sangat terkenal pada zaman modern. Hasan Al-Bana lulus dari Universitas Darul Ulum pada umur 21 tahun, dan menjadi lulusan terbaik. Beliau telah Allah mudahkan untuk menghafal dan memahami makna Al-Qur’an. Al-Bana merupakan pakar tentang problematika keislaman dan mengikuti peristiwa-peristiwa politik di dalam dan diluar dunia islam.
Sumber-sumber yang digunakan oleh Imam Al-Bana dalam fiqh siyasahnya yaitu Al-Qu’an, Hadits dan kitab-kitab fiqh. Namun, Al-Bana juga mempelajari undang-undang buatan manusia dengan mengacu sejauh mana kesesuaian atau bertentangan dengan hukum islam.
Islam adalah agama yang syumul, tidak ada pemisahan antara islam dan politik. Bahkan tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya, hal ini disebabkan politik yang mengelola semua urusan.
Bangsa barat selalu mempropagandakan bahwasannya islam tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, kekuatan, kesiagaan, politik dan jihad. Propaganda itu sangat mencitraburukkan islam. Peran Imam Al-Bana dan misinya adalah menjelaskan islam sebagaimana yang Allah kehendaki bagi manusia ini yaitu aqidah, syariat, tatanan hidup, dan menghapus pemahaman-pemahaman kaum imperialis yang menjajah negeri-negeri islam. Lalu melalui fiqh politiknya, Hasan Al-Banna menghimpun barisan jihad untuk mengusir kaum kolonialis yang hina dari bumi islam. Islam harus memimpin. Islam harus berkuasa. Islam harus mengatur urusan hidup manusia.
Al-Banna mengatakan “Allah Maha Mengetahui, wahai para pemimpin, bahwa ikhwan tidak akan pernah, dalam satu hari, bukan gerakan politik, tidak akan pernah menjadi, dalam satu hari, bukan kaum muslimin. Ia tidak akan memisahkan dakwahnya antara politik dan agama”. Islam, bagi seorang muslim, tidak cukup hanya dengan nasihat dan bimbingan, tetapi selalu membawanya untuk membela dan berjihad.
Diantara tuntutan-tuntutan yang diajukan Imam Al-Banna dalam bidang politik antara lain yaitu bidang politik, administrasi, peradilan, ilmu pengetahuan, sosial, dan ekonomi.
Pemerintahan islami terdiri dari kaum muslimin yang menjadi anggotanya, melaksanakan kewajiban-kewajiban islam, dan tidak terbuka melakukan maksiat. Islam tidak akan terealisasi seperti yang Allah kehendaki, kecuali jika pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum-Nya dalam seluruh sendi kehidupan politik, ekonomi, peradilan, kenegaraan, dan lain-lain.
Saat ini peraturan islam di satu lembah dan peraturan pelaksanaan di lembah yang lain. Maka, sesungguhnya diamnya para reformis islami dari tuntutan penerapan hukum islam adalah tindak pidana islam yang tidak akan bisa dihapuskan kecuali dengan bangkit membebaskan kekuasaan eksekutif dari tangan orang-orang yang tidak tunduk dengan hukum islam yang hanif ini.
Dakwah merupakan jalan yang panjang, penuh kesabaran, dan ketabahan. Beberapa tahapan dalam berdakwah adalah tahap pengenalan (ta’rif), pembinaan (takwin), dan pelaksanaan (tanfizh).
Dalam perubahan diperlukan situasi yang tepat dan cocok. Situasi yang ditetapkan itu adalah dengan membuat atmosfer islami secara umum. Al-Banna menambahkan hal lain, yaitu telah sempurna kesiapan iman dan persatuan. Artinya, aqidah telah mendidih di hati para pengikutnya, rapat barisan mereka, bersatu hati mereka dan berhimpun disekitar fikrah dan qiyadah mereka. Dalam menolak kemungkaran, harus dilakukan dengan tangan, mulut, dan hati.
Sikap kita menurut Hasan Al-Bana terhadap undang-undang konvensional yang menyelisihi syari’at islam maka tidak boleh kita untuk taat, melaksanakan, dan berlindung dibawahnya.
Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala negara memiliki hak dan kewajiban. Seorang kepala negara jika gagal melaksanakan kewajibannya, maka umat berhak menuntut. Umat berhak mentaati kepala negara, dikarenakan umat telah mengikat janji dengannya, dan kepala negara harus menjalankan kewajibannya sehingga ia berhak dibela, dicintai, dan ditaati. Pelimpahan wewenang dari seorang kepala negara terhadap orang lain yang telah diseleksi dalam pemilihannya untuk ditugaskan membantu mengurus umat baik dengan pendapatnya sendiri atau hasil ijtihadnya sendiri adalah boleh.
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam islam disebut khilafah. Dia sebagai kepala negara. Memikul beberapa kewajiban dan memiliki beberapa hak. Khilafah Islamiyah harus didahului dengan berdirinya pemerintahan islami di negeri-negeri kaum muslimin. Sesungguhnya islam mengharuskan umatnya untuk bersatu dibawah kepemimpinan seorang imam, yaitu kepala negeri-negeri islam. Umat islam haram terbagi-bagi menjadi negara-negara yang setiap negara memiliki khalifah atau imam sendiri.
Menurut Hasan Al-Banna, pemerintahan dalam islam berdiri atas tiga pilar yaitu tanggung jawab pemerintah di hadapan Allah SWT dan dihadapan manusia, kesatuan umat islam diatas dasar aqidah islam, dan menghormati keinginan umat dengan mewajibkan bermusyawarah dengan mereka, mengambil pendapatnya, menerima perintah dan larangan.
Undang-undang dalam menjalankan pemerintahan islam diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW.
Dalam menyelesaikan problematika ummat, maka perlu adanya orang-orang yang dimintai pendapatnya untuk menyelesaikan problematika ini dan diselesaikan dengan suara mufakat atas dasar suara mayoritas, mereka disebut Ahlul Halli Wal Aqdi. Ahlul Halli Wal Aqdi adalah para ulama mujtahid yang pendapatnya dijadikan referensi dalam fatwa dan penggalian hukum, para pakar dalam urusan-urusan umum, dan orang-orang yang memiliki sifat kepemimpinan bagi manusia. Dalam menentukan orang-orang yang berhak berada di Ahlul Halli Wal Aqdi, Hasan Al-Banna menghendaki sistem pemilihan umum sesuai dengan islam, serta memberikan sanksi yang tegas dalam berbagai kecurangan yang terjadi selama proses pemilu.
Wanita dan aktivitas politik menurut Hasan Al-Banna telah diberikan keluasan, meski sebenarnya wanita tidak berkewajiban untuk bekerja dan mencukupi dirinya sendiri atau membiayai hidupnya dari hasil kerjanya. Wanita mempunyai tugas rumah tangga dan merupakan tempat sekolah untuk mendidik generasi berikutnya (anak-anaknya). Dalam pengangkatan jabatan publik, Hasan Al-Banna berpendapat bahwa wanita tidak diperbolehkan memegang jabatan publik, kecuali dalam kondisi darurat.
Jika dalam suatu negara minoritas non-muslim maka apabila mereka bersikap damai, dengan menepati kewajiban-kewajiban mereka terhadap umat islam dan tidak membantu musuh-musuh islam maka umat islam wajib untuk bersikap baik terhadap mereka, melindungi mereka, dan menjaga jiwa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka.
Umat islam boleh saja meminta bantuan non-muslim dengan syarat dalam keadaan darurat dan tidak pada jabatan-jabatan publik. Darurat disini adalah kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan untuk merealisasikan maksud-maksud syariat dalam menjaga lima dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal manusia.
Karakteristik dakwah Ikhwanul Muslimin adalah jauh dari dominasi para pembesar dan orang terpandang, hal ini demi menjaga kebersihan warna dakwah agar tidak terkontaminasi oleh warna-warna lain. Namun, strategi itu adalah strategi sementara, jadi bisa saja berubah, disaat dakwah ini semakin kuat pangkalnya, semakin kuat batang-batangnya, sudah mampu mengarahkan bukan diarahkan, telah mampu mempengaruhi bukan dipengaruhi, maka kami mengajak kepada pembesar, para tokoh, lembaga-lembaga, dan partai-partai untuk bergabung bersama kami. Bersatu dibawah bendera Al-Qur’an dan bernaung dibawah bendera Nabi Muhammad SAW yang mulia, jalan islam yang lurus.
Bekerja untuk kebangkitan islam dan menegakkan eksistensi politik kaum muslimin tidak akan terlaksana kecuali lewat jamaah yang tertata, memiliki sasaran, sarana, tahapan, manhaj dalam mentarbiyah, dalam hukum, ekonomi, dan sisi kehidupan yang lain. Maka dari itu, taat kepada qiyadah sangatlah dibutuhkan baik dalam keadaan semangat atau malas, sulit maupun mudah, dan menyerahkan urusan kepada qiyadah dalam mengelola jamaah.
Kelemahan kaum muslimin itu ada dalam perpecahan dan kepingan-kepingan mereka. Kekuatannya ada pada persatuan dan berkumpulnya mereka dalam agama islam ini. Sesungguhnya, nasionalisme dalam pemahaman politik islam adalah yang dibatasi oleh aqidah, bukan batas tanah dan batas geografis. Setiap jengkal tanah yang disana ada seorang muslim yang mengumandangkan kalimat syahadat adalah negeri islam yang memiliki kemuliaan, kehormatan, cinta, dan ikhlas dalam berjihad membela kebaikannya.

Oleh : Fitri (Kaderisasi KAMMI UBK)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*