Maqasid Syariah (Bag-2)

Cara Memahami Maqasid Syariah
Untuk bisa mencapai maksud-maksud syariat, Qaradhawi (2006: 22-24) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Fiqih Maqasid Syaraih, bahwa untuk mencapai maksud-maksud syariah dapat dilakukan beberap jalan untuk memahaminya, diantaranya sebagai berikut:
Pertama, meneliti setiap ‘illat teks Al-Qur’an dan As-Sunnah. Agar kita bisa mengetahui maksud-maksud dan tujuan-tujuan Islam. Seperti firman Allah:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ٌ (٢٥)
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS. Al-Hadiid: 25).

Ayat diatas menjelaskan kepada kita tentang nilai keadilan yang menjadi maksud seluruh ajaran samawi. Maksud di dalam ayat tersebut bisa diketahui dengan lam ta’lil, yaitu agar manusia dapat melaksanakan keadilan.
Kedua, meneliti, mengikuti, dan memikirkan hukum-hukum partikular. Untuk kemudian menyatukan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Agar dari penelitian ini kita bisa mendapatkan maksud-maksud umum yang menjadi maksud Allah dalam membuat hukum-hukum tersebut.
Menurut Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Jumantoro & Amin (2009: 197-199) bahwa beliau dalam memahami maqasid syariah memadukan dua pendekatan, yakni pendekatan zhahir al-lafz dan pertimbangan makna (‘illah). Realisasi pemikiran itu menurut Asy-Syatibi ada tiga cara untuk memahami maqasid syariah, antara lain sebagai berikut:
a.Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
Contoh firman Allah:
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (٩)
Artinya: “… Maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli …” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9.
Larangan jual beli bukanlah larangan berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan shalat Jum’at). Jual beli itu sendiri, hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Sehingga tidak terdapat aspek maqasid syariah yang hakiki dari teks pelarangan jual beli itu.
b.Penelaahan ‘illah al-amr (perintah) dan an-nahy (larangan).
Pemahaman maqasid syariah dapat dilakukan melalui analisis ‘illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an atau hadits. ‘Illat hukum ini ada kalanya tertulis secara jelas dan ada kalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila ‘illat itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadits maka menurut Asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Contohnya, ‘illat yang tertulis secara jelas dalam persyariatan nikah yang bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan, persyaratan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan persyariatan hudud untuk memelihara jiwa. Jika ‘illat hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka harus nelakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada pembuat hukum) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari hal itu kepada pembuat hukum. Sikap ini didasarkan dua pertimbangan, yaitu:
a)Tidak boleh melakukan ta’addi (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash.
b)Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui tabi’ah.
c.Analisis terhadap As-Sakut an syar’iyah al-amal ma’a qiyam al-ma’na al-muqtada lah (sikap diam Asy-Syari’ dari persyariatan sesuatu).
Cara ini digunakan untuk mengembangkan hukum Islam dengan melakukan pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak disebut oleh Asy-Syari’. Dalam hal ini Asy-Syatibi membagi ke dalam dua macam sebagai berikut:
a)Pertama, as-sukut karena tidak ada motif atau faktor pendorong As-Sukut atau sikap diam Asy-Syari’ dalam kaitan ini disebabkan tidak adanya motif atau tidak ada faktor yang dapat mendorong syar’i untuk memberikan ketetapan hukum. Contohnya, penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang muncul setelah Nabi wafat, seperti pengumpulan mushaf Al-Qur’an, jaminan upah mengupah dalam pertukangan.
b)Kedua, as-sukut walau ada motif atau faktor pendorong tabi’ah. Adapun yang dimaksud as-sukut walaupun ada motif ialah sikap diam Asy-Syari’ terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan Asy-Syari’ untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Contoh yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi adalah tidak disyariatkan sujud syukur dalam mazhab Maliki. Tidak disyariatkan sujud syukur ini, karena satu pihak tidak dilakukan oleh Nabi di masanya, sedang di pihak lain motif atau faktor untuk melakukan hal itu seperti realisasi rasa syukur terhadap nikmat senantiasa tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, sikap diam atau tidak melakukan sujud syukur oleh Nabi Muhammad pada masanya mengandung maqasid syariah bahwa sujud syukur memang tidak dianjurkan.
Peran dan Urgensi Maqasid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam
Menurut Abd al-Wahhab Khallaf sebagaimana pendapatnya dikutip oleh Effendi & Zein (2014: 237) bahwa pengetahuan tentang maqasid syariah adalah hal penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.
Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syariah. Qiyas, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqasid syariahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. Al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqasid syariah dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.
Jadi dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, ‘illat hukum dalam suatu ayat atau hadits bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kannya yang dikenal dengan al-maqis ‘alaih (tempat meng-qiyas-kan).
Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan dijadikan al-maqis ‘alaih, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian ushul fiqih, apa yang dianggap maslahah bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syarait, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan maslahah mursalah (Effendi & Zein, 2014: 238).
Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode penetapan hukum melalui maqasid syariah adalah praktik-praktik istinbat tersebut, yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (maslahah mursalah), dan lainnya seperti istishab, sadd al-zari’ah, dan ‘urf (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui maqasid syariah, juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqih disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum diatas (Effendi & Zein, 2014: 238).
Menurut Wibowo (2012: 2) bahwa pemahaman dasar maqashid syariah semakin penting mengingat bahwa hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan. Bentuk hukum bisa berbeda pada tempat yang berbeda, atau pada masa (waktu) yang berbeda. Seperti hukum perempuan yang keluar dalam perjalanan (musafir) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah. Hal ini pada zaman Rasulullah, sangat dilarang karena takut akan timbul fitnah dan keselamatan perempuan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya tempat, zaman, dan keadaan. Para perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada merasa takut gangguan, maka hukum ini tentunya juga akan berubah.
Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqih kontemporer, terlebih dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyari’atan hukum tersebut.
Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (tanqih al-manat), apakah ayat atau hadits tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan al-hadits. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Di sinilah letak pentingya pengetahuan tentang maqashid al-syari’ah (tujuan pensyari’atan hukum) dalam hukum Islam.

Oleh : Fajar Romadhon (Kadept Kaderisasi KAMMI Bandung 2016-2018)
Daftar Pustaka

Effendi, S., & Zein, M. (2014). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2009). Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah.
Nursidin, G. (2012). Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis). Sinopsis Tesis. Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
Qaradhawi, Y. (2006). Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. (M. Taman, Penyunt., & A. M. Riswanto, Penerj.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Wibowo, A. (2012). Maqoshid Asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah. Islamic Finance-04.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*