Masa Depan Korupsi di Tanah Demokrasi

Reformasi 1998 merupakan titik perubahan kehidupan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, hokum, sosial, dan budaya untuk menjadi lebih baik. Seluruh elemen bangsa bersatu mengusung perubahan untuk mendemokritasi Indonesia agar dapat membangun kehidupan masyarakat terbuka dan partisipasi publik yang semakin nyata.
Gerakan reformasi ini hadir sebagai jawaban atas krisis yang melanda. Krisi situ diantaranya krisis ekonomi, politik, hokum, dan krisis sosial, yang terus memuncak hingga menjadi krisis kepercayaan. Agenda dalam reformasi ini adalah pergantian pimpinan nasional, yang dipandang sebagai sistem otoriter juga sebagai sumber dari persoalan yang ada.
Tujuan yang ingin dicapai dari gerakan reformasi ini adalah demokrasi. Diharapkan demokrasi mampu mengadakan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan terhadap publik. Dengan demokrasi kesetaraan dan keterbukaan lebih akan dirasakan oleh seluruh kalangan. Gagasan-gagasan untuk memakmurkan bangsa lebih bisa di kontestasikan dengan sebuah mekanisme yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari gelombang besar demokrasi. Demokratisasi menguji dan menjelaskan proses dimana pemerintah, negara dan masyarakat mencoba beralih dari bentuk pemerintah otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis.
Sebuah gelombang demokratisasi, dalam pengertian yang diberikan oleh huntington adalah sekelompok transisi dari rezim nondemokratis ke rezim demokratis, yang terjadi di dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sitem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis.
Dalam demokrasi uang merupakah persoalan penting, karena banyak aktivitas politik tidak akan bisa berjalan tanpa uang. Penyalahgunaan uang dalam politik, terutama ketika itu merupkan pratek korupsi, menjadi persoalan besar dalam demokrasi. Bukan semata equal justice sebagai prinsip yang terkenal dalam demokrasi terancam. Publik menafsirkan penyimpangan dalam partai politik dan pembiayaan kampanye dalam konteks yang lebih luas, mengarah pada ketidakpercayaan institusi politik dan proses yang berlangsung dalam demokrasi.
Terdapat sebuah teori yang menghubungkan antara demokrasi dan korupsi. Dalam teori ini korupsi dan demokrasi tidak berjalan linier tapi membentuk sepertihalnya lonceng bell-shaped. Melihat dari sistem pemerintahaan Indonesia sebelum reformasi 1998 yaitu otokrasi. Teori ini menyebutkan bahwa sistem yang paling otoriter mampu mengontrol tingkat korupsi sehingga tetap pada tingkat yang secara ekonomi dianggap wajar, bisa disebut dengan korupsi terkendali. Ketika pasca reformasi, ketika sistem otokrasi dihancurkan, namun belum digantikan oleh mekanisme checks and balances yang demokratik, serta institusi yang mendapat pengakuan dan dapat dipertanggungjawabkan; pada teori ini menyebutkan bahwa tingkat koupsi akan meningkat dan mencapai puncaknya sebelum nanti kembali turun ketika sistem pemerintahan telah mencapai tingkat yang benar-benar demokrasi (deepdemokratis).
Negara dengan demokrasi yang sangat terkonsolidasi maupun dengan negara otokrasi yang sangat terkonsolidasi memiliki tingkat pembiayaan politik secara ilegal yang sangat rendah. Pada demokrasi yang terkonsolidasi, keterbukaan dan transparansi menjadi tuntutan sehingga akan menguatkan akuntabilitas birokrasi. Hal ini menghalangi korupsi dalam pembiayaan politik. Sedangkan pada otokrasi yang sangat terkonsolidasi, umumnya berdasar pada sistem presidensial yang kuat atau sistem partai tunggal, dengan kekuatan ekonomi yang kuat, sehingga korupsi dapat tekontrol pada tingkat tertentu.
Pada survey yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap negara transisi di Eropa, Bank dunia mengidentifikasi tentang “pembiayaan politik ilegal” sebagai satu dari enam dimensi fenomena kejahatan negara. Pada survey tersebut walau ini bukan satu-satunya korupsi dapat disimpulkan bahwa seperlima dari seluruh perusahaan yang disurvey menganggap bahwa mereka secara signifikan diminta sumbangan politik ilegal.
Proses korupsi mengikuti tiga tahap. (1) ketidaksesuaian sistem ekonomi dan politik. (2) adanya kebutuhan untuk melakukan kolusi antara politisi dan pelaku usaha ketika mereka hendak mengatasi ketidaksesuaian, dalam rangka membuat sistem berjalan. (3) korupsi sejatinya terjadi pada tahap ini, dimana yang menjadi perhatian semata adalah kepentingan privat.
Korupsi sebagai proses dan terstruktur tidak dapat dihindari, dalam hal ini korupsipun dapan menjadi akibat. Seperti, pada situasi tertentu, korupsi mungkin menjadi fungsional, khususnya untuk pembangunan ekonomi (misalnya “pelumas”bagi birokrat). Pada situasi lain, korupsi bisa jadi impas dan diterima berdasarkan kekuatan normative yang berlaku pada sistem sosial masyarakat tertentu (menjaga hubungan baik dll).
Belakangan ini kita menghadapi masalah ketika situasi penegak hukum merasa kewalahan berhadapan dengan salah satu prolem ini, korupsi. Kita sangat berharap bahwa demokrasi yang sedang berjalan pada negeri kita akan secepatnya menjadi demokrasi yang terkonsolidasikan sehingga, tingkat korupsi akan semakin menurun.

Oleh : Taofik Muhammad Gumelar (Staff Kebijakan Publik KAMMI Bandung 2016-2018)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*